Ketika Pengambilan Kebijakan Bagi Rakyat Mengorbankan PoPularitas
Oleh : Toto Sugiarto[1]
Tak terasa satu tahun lagi, dan bahkan bisa dihitung beberapa bulan, akan diadakan Pemilihan Umum Presiden secara langsung. Dimulai pada 2004 PEMILU yang dilaksanakan secara langsung untuk memilih Presiden dan wakilnya. Rakyat Indonesia merasa NKRI ini sudah dibawa kearah “lebih baik” dengan dihembuskannya alam demokrasi dalam bentuk segar. Hal itu dikarenakan pemilu sudah dilaksanakan dari tahun 1955, tetapi rakyat memilih secara langsung baru tahun 2004. Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Wakilnya Jusuf Kalla (JK) adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia pertama kali.
Seiring bergulirnya roda pemerintahan SBY dan JK, pemerintahan terasa dibawa kepada arah good and clean governance yaitu tata kelola yang bersih dan baik. Pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana.[2] Dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009, dalam RPJM Nasional tercantum tiga agenda pembangunan nasional, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Aritoteles “Bapak Ilmu Politik” yang dianggap sebagai warga negara ialah mereka yang turut mengambil bagian dalam tata pemerintahan. Mengapa demikian karena melihat kondisi yang ada di pemerintahan tentu rakyat akan terus mengambil tempat dimana kebijakan publik dikumandangkan.
Sehingga bila permasalahan bangsa dan negara timbul maka akan berdampak bagi popularitas seorang penentu kebijakan bagi rakyat (pemimpin). Bagi rakyat Indonesia saat ini adalah bagaimana mereka turut serta mengkritisi pemerintahan yang “agaknya” tidak sejalan dengan kemauan rakyat.
Saat ini kenaikan harga minyak dunia telah membawa republik ini harus ekstra keras berfikir untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dampak secara langsung ialah subsidi BBM dikurangi dan rakyat harus ekstra berfikir lagi, akibat keadaan ini. Kenaikan harga BBM akan membawa harga-harga di pasar akan menaik pula. Maka tindakan kongkrit oleh pemerintah ialah Bantuan Langsung Tunai (BLT) digulirkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Ketika pemerintah harus eksrta berfikir dalam memikirkan kondisi Indonesia. Sudah tentu akan diikuti sebuah kebijakan yang akan berdampak pada sebuah popularitas bagi sang penentu kebijakan. Karena apa, kebijakan yang diambil dan dilaksanakan jika itu membawa dampak pada rakyat secara menyeluruh maka suara-suara disana dan disini akan bergema. Rakyat Indonesia seperti kita tahu sudah mendapatkan pembelajaran baik dari media, maupun dari hal lainnya yang relevansi. Maka ketika Presiden SBY mengulirkan kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM dan berdampak pada kenaikan harga BBM, ketika itu pula teriakan akan tidak memilih dalam PILPRES serta menuntut untuk mundur dari kursi RI 1 ini makin keras dari berbagai aktivis.
Memang ketika kita “berpolitik” pengambilan keputusan yang akan diiringi sebuah paradigma berfikir kedepan disitu sebuah pilihan akan bertemu pada suatu titik temu. Ketika Presiden SBY mengkoordinasikan dengan berbagai pihak dan telah menyiapkan BLT, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, maka siap-siaplah “Tim Sekoci” SBY bekerja ekstra keras lagi untuk 2009. Hal itu di karenakan popularitas SBY kini telah menurun drastis dimata rakyat Indonesia. Kenapa hal itu bisa terjadi, hal ini adalah karena kebijakan menaikan harga BBM (bukan kebijakan yang populer), dan hal ini akan berdampak pada sebuah kondisi dimana rakyat mulai merasakan lebih susah dari kedaan susah karena “pasar” tidak terkendali dan belum bisa dikendalikan oleh pemerintah ketika kenaikan harga BBM naik.
Sebuah kebijakan “mulia” ketika SBY dan JK rela mengorbankan popularitas mereka demi menyelamatkan perekonomian negara. Hal tersebut terungkap ketika Wakil Presiden memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden. Kebijakan SBY dan JK, perlu kita apresiasikan dan kita sambut positif. Hal menjadi pemegang sebuah kebijakan publik memang berat. Dan ketika diberikan sebuah tanggung jawab maka bertemu benturan walaupun untuk menyelamatkan orang banyak (perekonomian negara).
Memang bila telaah masa lalu, kita dimanja oleh subsidi dan sebagian besar yang merasakan subsidi ialah orang berada dengan kemewahan. Penyelamatan perekonomian dilakukan ketika rakyat berteriak-teriak akan sebuah keadilan,dan pada sebuah kondisi dramatis yang harus diambil bagi seorang penentu kebijakan.
Tentu hal ini bukanlah hal terakhir bagi bangsa ini, ketika BBM naik lagi. Dan satu poin terakhir adalah cari solusi “terbaik” bagi bangsa dan negara, baik dari negarawan maupun rakyat. Solidaritas mencari solusi terbaik ialah kunci pastinya. Maksud dari solidaritas untuk mencari solusi terbaik ialah kita bersatu untuk bersama-sama agar dapat memecahkan sebuah permasalahan yang pada akhirnya mengkerucut pada sebuah solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Seperti apa itu, mari bersama-sama membangun bangsa ini, dengan menyumbangkan pemikiran, sesuai kulur bagsa ini menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah mufakat. Bukan mengkritisi tetapi tidak memberikan solusi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar